Kabar  

Karang Taruna dan Kesejahteraan Sosial – TIMES Indonesia

Karang Taruna dan Kesejahteraan Sosial – TIMES Indonesia

TIMESINDONESIA, GRESIK – Bicara karang taruna, perspektif yang paling kentara di benak jamak orang adalah kepemudaan. Yakni ruang bagi generasi muda untuk berekspresi, serta mengembangkan potensi diri dan kreativitas. Dalam kontruksi pembangunan Desa, setidaknya ada dua pilar yang diatur negara untuk mengisi ruang pemberdayaan masyarakat. Yaitu, PKK dan karang taruna. Keduanya melembaga, dan bernaung dalam struktur pemerintahan Desa.

Akan tetapi, yang belum banyak orang tahu, karang taruna juga sangat sarat dan erat dengan perspektif kesejahteraan sosial. Bahkan, bila merujuk pada norma yang mengaturnya, yakni Permensos 25/2019, core change dari organisasi Karang Taruna adalah kesejahteraan sosial. Karena itu, Karang Taruna merupakan PSKS, yakni potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Lantas, bagaimana melaksanakan peran PSKS itu? Inilah maksud tulisan ini. Sedikit gagasan untuk mempertajam peran PSKS Karang Taruna. Dalam praktiknya, yang dilakukan di kebanyakan Karang Taruna untuk menerjemahkan fungsi PSKS adalah dengan kegiatan yang bersifat insidentil, misal penggalangan dana ketika terjadi bencana alam, atau santunan sosial untuk warga setempat yang membutuhkan. Tak salah memang. Tapi yang dibutuhkan tentu program yang lebih konstruktif.

Namun sebelum itu, pertama-tama yang perlu untuk dipahami, bahwa konsiderans dari Permensos No 25/2019 adalah UU No 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Artinya, regulasi yang mengatur tentang Karang Taruna memiliki genealogi terhadap peran negara yang diamanatkan oleh konstitusi. Yakni melindungi segenap warga bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk itu, negara mendapatkan amanat konstitutif, guna memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara yang kemudian Karang Taruna menjadi bagian dalam cita-cita besar itu.

Nah, untuk melaksanakan fungsi PSKS itu, karang taruna bisa merujuk pada tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yakni memperbaiki kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Harus diakui, bahwa penyelenggaraannya sejauh ini bisa dibilang masih parsial. Apalagi urusan kegiatan pendataan atau Recordsdata Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Memperbaiki recordsdata, karang taruna dapat berkontribusi pada peran ini. Basis sosiologis karang taruna adalah di Desa. Sementara, struktur pemerintahan paling bawah adalah Desa. Artinya, pembenahan DTKS harus dimulai dari Desa. Desa-lah yang paling terdekat untuk bisa dilakukan pembacaan korektif terhadap kondisi kemiskinan, kecacatan, atau ketunaan sosial di masyarakat.

Konkretnya, Karang Taruna bisa mendirikan rumah recordsdata kesejahteraan sosial di Desa. Melalui gagasan ini, Karang Taruna bisa melakukan advokasi sosial. Fakir miskin, yatim piatu terlantar, lansia terlantar, atau eks penderita penyakit kronis yang mengalami ketidakmampuan ekonomi, yang belum terentri ke DTKS bisa diadvokasi untuk mendapatkan jaminan atau perlindungan sosial. Sebaliknya, recordsdata aktif yang sudah meninggal dunia atau sudah tak layak menjadi warga DTKS, dapat dilakukan koreksi supaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial berjalan efektif.

Selain itu, rumah recordsdata tersebut juga bisa menjadi inovasi untuk mengintegrasikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Desa-desa. Mulai jaminan, perlindungan, pemberdayaan, hingga rehabilitasi sosial. Misal, dalam banyaknya kasus bullying atau bahkan kekerasan terhadap anak yang berakibat mengalami traumatik atau disfungsi sosial, rehabilitasi korban bisa dilakukan langsung di tingkat Desa. Sehingga pelayanan sosial rehabilitatif bisa diselenggarakan secara terstruktur dan berjejaring sampai ke tingkat Desa-desa.

Yang tak kalah penting lain, adalah pemberdayaan sosial. Sudah banyak Karang Taruna di Desa-desa yang menginisiasi usaha ekonomi produktif (UEP). Apakah itu dalam bentuk wisata Desa, peternakan, atau bahkan terlibat dalam Bumdes. Dalam hal ini, program UEP tersebut bisa diintegrasikan dengan program pemberdayaan sosial. Misal dalam wisata Desa, perekrutan pekerja bisa memprioritaskan warga DTKS. Dengan begitu, program pembangunan Desa memiliki double affect terhadap pemberdayaan sosial.

Dengan demikian, Karang Taruna bisa berkontribusi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terintegrasi di tingkat Desa. Mulai jaminan, perlindungan, pemberdayaan, sampai rehabilitasi sosial. Hal itu dilakukan dalam satu atap pelayanan sosial bernama rumah recordsdata kesejahteraan sosial.

***

*) Oleh : Faiz Abdalla, Ketua Karang Taruna Kab Gresik, Juara 1 Karang Taruna Berprestasi Provinsi Jawa Timur 2022.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat email correspondence: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google Information klik hyperlink ini dan jangan lupa di notice.

Industrial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *